Konsep Dasar PPkn sebagai Pendidikan Politik

Konsep Dasar PPkn sebagai Pendidikan Politik

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yangg dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan proses di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat” (Zamroni, 2007 : p.137).

1.    Pendahuluan

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan  negara  atau  pemerintahannya.  Ilmu  politik  membahas  secara  sistematis  dan analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Tempat asalnya diduga negara Yunani, pada zaman Sokrates,Plato, dan Aristoteles

Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri,  yang  dipraktekkan  dengan  metode  pertanyaan  dan  analisis  tentang pengorganisasian  suatu  negara,  dengan  tujuan  agar  rakyat   bisa  hidup  makmur  dan bahagia. Ilmu tersebut diharapkan bisa memberikan tata hidup yang baik. Maka pikiranpikiran  politik  Yunani  di  masa  Plato  merupakan  campuran  dari  legenda,  mite,  teologi, alegori,  dan  religi.  Plato  menamakan  pribadi  manusia  sebagai  homo  politicus,  yaitu manusia  politik  secara  abstrak,  yang  suka  berpolitik,  untuk  menata  masyarakat  dan negaranya, tanpa memandang asal dan derajatnya, di satu negara.

      Politik  di  abad  pertengahan  lebih  banyak  berkaitan dengan  masalah-masalah spiritual, moral, dan etis. Maka politik dan etika  di zaman itu tidak bisa dipisahkan satu dari  lainnya.  Sedang  paham  politik  modern  yang  dipelopori  oleh  Machiavelli, menyatakan  bahwa  yang  penting  bukannya  bagaimana  seharusnya  bentuk  satu  negara, akan  tetapi  bagaimana  caranya  kita  bertindak  dalam  dunia  politik  dan  diplomasi.  Bagi Machiavelli  tercapainya  tujuan  adalah  segalanya.  Segala  cara  bisa  ditempuh  untuk tercapainya suatau tujuan.

 Pendidikan adalah merupakan proses sosial dan proses sosialisasi manusia. Proses sosial menjadi dimensi utama dari filsafat pendidikan. Adanya relasi sosial yang berbeda dalam  wadah  suatu  negara,  yang  bergantung  pada  renggang  dan  dekatnya  relasi  sosial antara individu dengan individu lain, akan menyebabkan munculnya praktek pendidikan yang  berbeda-beda.  Sebagai  contoh  di  negara  demokrasi  orang  menghargai  perbedaan yang unik pada setiap individu. Oleh karena itu orang menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi pribadi-pribadi yang unik tadi.

Di  negara  totaliter  orang  membatasi  kebebasan  individu,  dengan  jalan memberikan  pendidikan  dengan  pola  uniform,  ketat  dan  keras.  Sistem  pendidikannya hanya  ada  satu,  berdasarkan  satu  macam  filsafat  pendidikan.  Guru-guru  sikapnya otokratis dan mutlak, serta mengajar dengan tangan besi. Guru dengan ketat meneruskan semua perintah dari kekuasaan politik yang juga otoriter sifatnya. Bagi negara totaliter,

pendidikan adalah merupakan kekuatan politik. Karena itu pendidikan harus ada ditangan negara,  dan  negara  secara  mutlak  mengatur  pendidikan.  Tujuan  pendidikan  di  negara totaliter adalah membuat manusia menjadi alat negara.  Salah  satu  fenomena  amat  menakjubkan,  bukan   hanya dalam  filsafat  politik, tetapi  juga  dalam  kesadaran  nyata  masyarakat  adalah pengakuan  hampir  universal terhadap  demokrasi.  Meskipun  seratus  tahun  yang  lalu  kebanyakan  orang  di  bumi  ini belum pernah mendengar apapun tentang demokrasi, sekarang keabsahan etis dan politis sebuah  negara  hampir  di  seluruh  dunia  diukur  pada  kadar  kedemokrasiannya.  Dalam negara  demokrasi,  juga  tercakup  hak-hak  lain  seperti  hak  kemerdekaan  pers,  hak menyatakan pendapat, hak memilih anggota perwakilanrakyat secara bebas dan rahasia, hak  kebebasan  beragama,  hak  berorganisasi.Di  negara demokrasi  ada  kebebasan  yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu  selaku  pribadi.  Pengakuan  selaku  pribadi  itu  mencakup  pengertian  bahwa manusia itu: (1) berhak memenuhi segala kebutuhannya yang kodrati; (2) berhak untuk meningkatkan derajat dan martabat dirinya; (3) berhak mendapatkan pengakuan terhadap milik  pribadi.  Oleh  karena  itu  pendidikan  harus  diupayakan  untuk,   mendidik  manusia dan  anak  manusia  supaya  bisa  berkembang  dengan  bebas  dan  maksimal.  Sanggup melakukan  realisasi  diri,  supaya  bisa  hidup  sejahtera.  Tugas  esensial  negara  demokrasi ialah  mengembangkan  potensi-potensi  rakyatnya  dalam iklim  damai  dan  adil.  Generasi muda  harus  mentransfer  banyak  warisan  kebudayaan,  misalnya  bahasa,  adat  kebiasaan, tingkah laku, norma, nilai, keyakinan beragama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lainlain. Semua itu dilakukan lewat media pendidikan dalam iklim yang bebas. Lewat  pendidikan  anak  didik  memecahkan  permasalahan  hidupnya,  untuk kemudian  mengantisipasi  terjadinya  perubahan  dan  kemajuan  di  hari-hari  mendatang. Oleh  karena  itu  tingginya  tingkat  pendidikan  dan  taraf  kebudayan  rakyat  akan  sangat besar artinya, bahkan vital bagi pertumbuhan bangsadan negara. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Di  negara  demokrasi,  pendidikan  tidak  dilakukan  lewat  drilling,  dresurindoktrinasi, tekanan, dan paksaan dari atas atau dari luar. Untuk melakukan pendidikan dengan  bebas,  dalam  rangka  mengembangkan  kebebasan  manusia,  perlu  adanya masyarakat bebas, dan kebebasan dalam dunia pendidikan. Menurut Plato dan Rousseau, dinamika kodrati yang ada pada diri setiap manusia ialah: (1) ambisi yang dinamis untuk memperbaiki nasib sendiri; (2) hasrat untuk mengangkat diri ke taraf yang lebih tinggi; (3)  semangat  untuk  terus  berjuang  dan  mendapatkan  kemajuan  dalam  hidupnya.  Alam demokrasi mengakui nilai individu dan martabat pribadi. Sedang negara demokrasi lewat sistem  pendidikannya  bertujuan  membentuk  warga  negara  menjadi  pribadi  dengan identitas  unik.  Setiap  individu  harus  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  sebagai manusia,  disesuaikan  dengan  bakatnya.  Tidak  dapat  berkembangnya  bakat  dan  potensi manusia, jelas merupakan kesalahan politis dan teknis  yang harus dikoreksi. Kesalahan serta  kegagalan  ini  tidak  saja  merugikan  individu  yang  bersangkutan,  akan  tetapi  pasti juga memiskinkan masyarakat dan negara.

Pendidikan  adalah  faktor  politik  dan  kekuatan  politik.   Pendidikan  dan  sekolah adalah merupakan pencerminan kekuatan-kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada.Karena itu tujuan pendidikan erat sekali  berkaitan  dengan  filsafat  negara  dan  tujuan  politik  negara.  Pendidikan  juga merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara. Pendidikan itu tidak pernah  netral.  Artinya  pendidikan  bisa  dipakai  sebagai  instrumen  untuk  mencapai kebebasan,  atau  justru  digunakan  sebagai  alat  untuk memperbudak,  menindas  dan membelenggu  sesama  manusia  oleh  pihak-pihak  yang  berkuasa.  Pendidikan  sering menjadikan anak didik sebagai objek, untuk tujuan politik dan komersial tertentu. Dalam kondisi  ini  pendidikan  berubah  wujud  menjadi  “anti  pendidikan” disertai  usaha “dehumanisasi”.

2.    Hakikat pkn sebagai pendidikan politik

Hakikat  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  yang utama adalah sebagai pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) akan membantu siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan di bidang politik. Ini berarti siswa harus melek politik. Kata politik secara umum memiliki banyak makna yaitu berarti (a) kekuatan atau force; (b) kekuasaan/pemerintahan atau governance; (c) kekuatan atau power; (d) kebijaksanaan atau polecy; (e) pengaruh atau influence.  Pendidikan  politik  menekankan  pada  upaya  untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia memberikan dukungan atau partisipasinya kepada suatu obyek tertentu dan dalam hal ini adalah kepada nusa, bangsa dan negara atau pemimpin. Dalam sistem politik dikenal ada dua dimensi yang dilakukan warga negara terhadap suatu obyek yang dapat berupa seorang tokoh, partai politik atau pemerintah yaitu dukungandan tuntutan.

Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  sebagai  pendidikan  politik mempunyai tugas memperkenalkan nilai-nilai kaitannya dengan politik dan  selanjutnya  menumbuhkan  partisipasi  peserta  didik  terhadap pelaksanaan  suatu  nilai.  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  sebagai pendidikan politik berupaya menumbuhkan dukungan murid terhadap keluarga,  guru,  sekolah,  masyarakat,  nusa,  bangsa  dan  negara. Tumbuhkan  rasa  cinta  terhadap  Tanah  Air  dan  bangsanya.  Siap berkorban bagi bangsa dan negaranya. Ada tiga aspek sikap yang harus ditumbuhkan yaitu : (a) Sense of belonging yaitu sikap memiliki suatu nilai; (b) Sense of responsibility yaitu sikap untuk bertanggung jawab terhadap suatu nilai, dan (c) Sense of participation yaitu sikap untuk berpartisipasi  langsung  dalam  perjuangan  membela  nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

3.    Pendidikan Politik

Pendidikan  politik  merupakan  faktor  penting  bagi  terbentuknya  sikap  politik warganegara  yang  mendukung  berfungsinya  sistem  pemerintahan  secara  sehat. Pentingnya  pendidikan  politik  ini  seperti  dinyatakan  oleh  Print,  bahwa  negara-negara baru  (newly emerging democraties)memerlukan sarana pendidikan yang memungkinkan generasi  muda  untuk  mengetahui  tentang  pengetahuan, nilai-nilai,  dan  keahlian  yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi. Pendidikan politik adalah penyiapan generasi muda untuk berfikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor faktor  yang  berpengaruh  dalam  lembaga-lembaga  atau  berpengaruh  dalam  masyarakat melalui  lembaga-lembaga  tersebut.  Yang  esensial  dari  pendidikan  politik  adalah mengaitkan  aktivitas  pendidikan  dengan  praktek  kekuasaan  secara  seimbang,  berguna, dan demokratis (Edgar Fore).

Pendidikan  politik  adalah  pengembangan  kesadaran  generasi  terhadap  berbagai problematika  kekuasaan  dan  kemampuan  berpartisipasi dalam  kehidupan  politik. Pendidikan politik bisa dilakukan dengan berbagai sarana seperti diskusi, ceramah, dan berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik  (Good).  Pendidikan  politik  merupakan  proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal  dan  mempelajari  nilai-nilai,  norma-norma,  dan  simbol-simbol  politik  yang ideal  dari  berbagai  pihak  dalam  sistem  politik,  seperti  pemerintah,  sekolah,  dan  partai politik. Sosialisai politik adalah pendidikan politik dalam arti yang longgar. Disadari atau tidak, hal itu dialami oleh semua anggota masyarakat baik elit maupun orang awam. Dari  berbagai  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa,  pendidikan  politik merupakan proses penanaman nilai-nilai di bidang politik yang dilakukan secara sengaja, baik formal maupun informal, dilakukan terus menerus dari generasi ke generasai, agar warganegara  memiliki  kesadaran  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  secara demokratis dan bertanggung jawab.

4.    Bentuk Pendidikan Politik

Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan di masyarakat nantinya. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini.

Bentuk pendidikan politik menurut Rusadi Kartaprawira (2004:56) dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1)      bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.

2)       siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).

3)      lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun iniformal.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat diberikan melalui berbagai jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja, namun dapat diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel. Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dan semua bentuk yang disuguhkan di atas sesungghnya tidak menjadi persoalan. Aspek yang terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (senseof belonging) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara. Apabila diasosiasikan dengan bentuk politik yang tertera di atas, maka menurut penulis yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pendidikan politik terletak pada penyelengaraan bentuk pendidikan politik yang terakhir yaitu melalui jalur lembaga atau asosiasi dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis sangat sependapat bila pendidikan politik lebih ditekankan melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan politik formal yaitu pendidikan pulitik yang diselenggrakan melalui lembaga resmi (sekolah).

5.    Landasan Hukum Pendidikan Politik

Landasan Hukum Pendidikan Politik Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan hernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda (1982:13), maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut:

Landasan pendidikan politik di Indonesia terdiri dari:

a.       landasan ideologis, yaitu Pancasila

b.      landasan konstitusi, yaitu UUD 1945

c.       landasan operasional, yaitu GBHN

d.      landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Auustus 1945".

Landasan yang tersebut di atas merupakan landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan kesejarahan. Hal ini penting karena warga negara terutama siswa harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945.

6.    Pokok-pokok materi pendidikan poitik

Pokok-pokok materi pendidikan politik sepenuhnya tertuang sebagai muatan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan politik. Kurikulum pendidikan politik adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang siswa dalam mencapai target yaitu melek politik yang ditandai dengan menguatnya daya nalar terhadap berbagai aktifitas politik dalam infrastruktur maupun suprastruktur politik

Hal-hal yang mengenai kurikulum pendidikan politik diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain:

a.       penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara,

b.      kehidupan dan kerukunan hidup beragama;

c.       motivasi berprestasi;

d.      pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia;

e.       pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik;

f.       disiplin pribadi, sosial, dan nasional;

g.      kepercayaan pada pcmcrintah;

h.      kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Dalam kurikulum pendidikan politik di Indonesia, telah memasukkan unsur materi agama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam bahan pendidikan politik.

Bahan pendidikan politik di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai makna yang dipetik dari perjuangan bangsa Indonesia. Semua bahan ajar pendidikan politik tersebut telah tercakup dalam mata pelajaran PKn.

7.    Beberapa Teori Pendidikan Politik

a.       Teori Sistem

Sosialisasi  politik  dianggap  memainkan  peran  utama  dalam  menjaga  kestabilan  politik, sehingga  memungkinkan  sistem  politik  yang  sama  berlaku  terus  menerus  sehingga mencapai  kondisi  mapan  dan  mantap.  Menurut  teori  ini  pendidikan  politik  diarahkan untuk memelihara sistem politik yang dianggap ideal. Bagi Indonesia sistem politik ideal yang hendak dibangun adalah sistem politik demokrasi yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

b.      Teori Hegemoni

Menurut teori ini, pendidikan politik diarahkan untuk mendukung kepentingan penguasa (kelompok  yang  dominan).  Pendidikan  politik  dilakukan  untuk  kepentingan  kelompok kekuatan politik tertentu, yakni rezim yang berkuasa, meskipun kadang jauh dari sistem yang ideal.

c.       Teori Psikodinamik.

Menurut teori ini pengalaman pribadi  yang dialami manusia pada awal anak-anak akan sangat  menentukan  orientasi  politik  seseorang.  Dengan  demikian  faktor  internal  sangat mempengaruhi sikap politik seseorang.

d.      Teori Belajar Sosial

Menurut  teori  ini  faktor  eksternal,  yakni  lingkungan  sosial  dimana  seseorang  hidup, bergaul,  bermasyarakat,  sangat  menentukan  sikap  politik  dari  seseorang.  Stimulus  dari lingkungan  seperti  keluarga,  sekolah,  pergaulan  sangat  menentukan  sikap  politik seseorang.

8.    Tujuan Pendidikan Politik

Di  banyak  negara  berkembang  pendidikan  politik  dan pendidikan  demokrasi sering  dianggap  sebagai  ”taken  for  granted  or  ignored”,  yakni  dianggap  akan  terjadi dengan  sendirinya  (Gandal  dan  Finn).  Pendidikan  politik  dan  demokrasi  sebaiknya ditempatkan  sebagai  bagian  integral  dari  pendidikan secara  keseluruhan.  Pendidikan politik dan demokrasi dapat dilakukan lewat dua jalur, yakni lewat pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam masyarakat.Pendidikan  politik  berperan  sebagai  maintenance  atau  persistence,  untuk memelihara sebuah sistem politik (Almond). Pendidikan politik berfungsi sebagai  nation and  character  building bagi  sebuah  bangsa.  Pendidikan  politik  berfungsi  sebagai “representative  government  under  the  rule  of  law” mewujudkan  pemerintahan  yang demokratis berdasarkan hukum. Ciri pemerintahan demokratis adalah: adanya konstitusi, adanya  pengadilan  yang  independen,  adanya  pemilu  yang  bebas,  adanya  kebebasan berpendapat,  adanya  kebebasan  berserikat,  dan  diselenggarakannya  civic  education. Tujuan  dari  pendidikan  politik  yang  terpenting  adalah  membentuk  kesadaran  warga negara  tentang  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  konstitusi.  Oleh  karena  itu Pendidikan  politik  merupakan  hal  yang  penting   bagi terwujudnya  pemerintahan  yang demokratis berdasar hukum. Pendidikan  politik  yang  berhasil  akan  mewujudkan  warganegara  demokratis dengan  ciri-ciri   berikut:  berfikir  dan  berperilaku rasional,  berpartisipasi  aktif  sebagai warga negara, memiliki informasi yang cukup tentangpolitik, loyal pada sistem politik, percaya  dan  patuh  pada  pemerintah,  ada  kepercayaan  antar  sesama  warganegara (Almond). Pendidikan  politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Negara-negara  yang sedang  mengalami transisi  demokrasi  memerlukan   sarana  pendidikan  yang  memungkinkan  generasi mudanya  untuk  mengetahui  tentang  pengetahuan,  nilai-nilai  dan  keahlian  yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi.

Pendidikan  politik (political  education) bertujuan   menyiapkan  generasi  muda untuk berpikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga. Esensi dari pendidikan politik adalah mengaitkan aktivitas pendidikan dengan praktek kekuasaan secara seimbang, berguna, dan demokratis (Edgar Fore).  Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogisantara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma,  dan  simbol-simbol  politik  yang  ideal  dari  berbagai  pihak  dalam  sistem politik,  seperti  pemerintah,  sekolah,  dan  partai  politik  (Ramlan  Surbakti).  Pendidkan politik  adalah  usaha  sadar  untuk  mengubah  proses  sosialisasi  politik  masyarakat, sehingga  mereka  memahami  dan  menghayati  betul  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian). Sosialisasi politik adalah merupakan pendidikan politik dalam arti yang longgar. Manfaat pendidikan politik dapat melatih  warganegara  agar  meningkat  partisipasi  politiknya.  Lewat  pendidikan  politik individu  diajarkan  bagaimana  mereka  mengumpulkan  informasi  dari  berbagai  media massa,  diperkenalkan  mengenai  struktur  politik,  lembaga-lembaga  politik,  lembagalembaga pemerintahan (Almond).

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa:

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

9.    Sosialisasi Politik sebagai Sarana Pendidikan Politik

Sosialisasi politik dalam arti luas adalah merupakan cara bagaimana masyarakat mentransmisikan  budaya  politik  dari  suatu  generasi  ke  generasi  berikutnya  (Kennet  P Langton). Sosilisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi, yang bertujuan khusus untuk membentuk nilai-nilai politik, yakni tentang  bagaimana seharusnya setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik (Almond). Sosialisasi politik adalah suatu proses  pembentukan  sikap  dan  orientasi  politik  para anggota  masyarakat.  melalui sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat terbentuk sikap dan orientasi politiknya.

 Dari  berbagai  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  politik merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai politik dari masyarakat kepada individu. Proses  ibi  bisa  berlangsung  terus  menerus  sejak  masa  kanak-kanak  sampai  usia  lanjut, selama  hidup  baik  disadari  maupun  tidak.  Proses  pewarisan  nilai-nilai  politik  dari generasi  ke  generasi berikutnya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman  mengenai proses politik yang sedang berlangsung di negaranya, sehingga diharapkan setiap anggota masyarakat mau berpartisipasi dalam sistem politik.

10.                       Agen-Agen Pendidikan Politik

Sarana  pendidikan  politik  meliputi,  keluarga,  sekolah,  kelompok  pergaulan, pekerjaan,  media  massa,  serta  kontak-kontak  politik langsung  (Almond).  Di  dalam keluarga,  anak  memperoleh  pemahaman  nilai-nilai,  sikap-sikap  dan  orientasi  yang diperkenalkan  oleh  orang  tuanya.  Dengan  demikian  anak  memperoleh  sosialisasi  yang pertama  kali  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  sehingga  dapat  tertanam cukup  kuat  dalam  benak  anak  tersebut.  Keluarga  memberikan  pengaruh  dalam  hal pembentukan sikap terhadap wewenang dan kekuasaan. Di dalam keluarganya anak akan memperoleh   pengalaman  berprtisipasi  dalam  pembuatan  keputusan  keluarga,  sehingga dapat  meningkatkan  perasaan  kompetensi  politik  anak,  memberikan  kecakapan  untuk melakukan  interaksi  politik,  serta  membuatnya  lebih berpartisipasi  dengan  aktif  dalam sistem politik setelah dewasa. Di  sekolah  anak  akan  menerima  pendidikan  politik  secara  sistematis  dan terencana. dari sinilah anak memperoleh pengetahuantentang dunia politik dan peranan mereka  di  dalamnya.  Sementara  itu,  di  dalam  kelompok  pergaulan,  setiap  anggota mempunyai  kedudukan  yang  relatif  sama  dan  saling  memiliki  ikatan-ikatan  yang  erat. Kelompok  pergaulan  tersebut  mensosialisasikan  anggota-anggotanya  dengan  cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap atau tingkah laku  yang  dianut  oleh  kelompoknya.  Di  lingkungan  pekerjaan  individu-individu mengidentifikasikan diri dengan kelompoknya. Proses  pendidikan  politik  terdapat  dua  tipe,  yaitu tipe  pendidikan  politik  tak langsung dan pendidikan politik langsung. Pendidikan politik bersifat langsung apabila melibatkan  komunikasi  informasi,  nilai-nilai,  atau  perasaan-perasaan  mengenai  politik secara  eksplisit.  Mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  di  sekolah-sekolah merupakan  contoh dari  pendidikan politik langsung.   Sedangkan pendidikan politik tak langsung  sangat  kuat  berlangsung  di  masa  anak-anak  sejalan  dengan  berkembangnya sikap penurut atau pembangkang terhadap orang tua,  guru, dan teman, yaitu sikap-sikap yang  cenderung  mempengaruhi  sikap  di  masa  dewasa  terhadap  pemimpin-pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara. Ada  tipe  sosialisai  politik  langsung  dan  tidak  langsung.  Tipe  sosialisasi  politik langsung  terdiri  atas:  imitation,  anticipatory  socialization,  political  education,  dan political  experience.  Sedangkan  tipe  sosialisasi  politik  todak  langsung terdiri  dari: interpersonal transferece, appereniceship, generalization.

1.  Imitation adalah  sosialisasi  politik  dengan  model  meniru.  Metode  ini  paling banyak  dilakukan.  Yang  ditiru  bisa  berupa  tingkah  laku  politik,  ketrampilan politik,  harapan-harapan  politik,  serta  sikap  politik.  Modal  dasar  untuk  dapat melakukan  belajar  politik  dengan  metode  meniru  adalah  mobilisasi  dan komunikasi.  Contoh  anak-anak  pada  umumnya  memilih  partai  politik  meniru pilihan orang tuanya.

2.  Anticipatory  Socialization,  metode  ini  pada  dasarnya   dilakukan  dengan  cara menyiapkan diri tentang peran politik yang diinginkan. Misalnya orang tua atau guru dapat mendefinisikan peranan warga negara yang baik, sehingga anak dapat mengantisipasi peran yang dituntut oleh sistem politik nasionalnya.

3.  Political  Education, metode  ini  dilakukan  dengan  dialogis,  terbuka,  rasional. Contohnya  di  sekolah  lewat  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Tujuannya  untuk mewujudkan ”good citizen”. Dilakukan dengan pendekatan ilmiah bukan dengan cara indoktrimasi.

4.  Political  Experiance.  Metode  ini  menekankan  adanya  kontak  politik  langsung, dengan para pejabat yang terlibat dalam pembuatan keputusan.

5.  Interpersona  Transference.  Pengalaman  hubungan  pribadi  dengan  orang  tua dalam keluarga, ataupun dengan guru di sekolah, akan menjadi pengalaman anak kelak berhubungan dengan figur penguasa.

6.  Apperenticeship (magang).  Aktivitas-aktivitas  non-politik  dijadikan  sarana sebagai  praktek  magang  untuk  aktivitas  politik.  Misalnya  aktivitas  dalam kepramukaan,  aktivitas  di  oraganisasi  sekolah,  dan  organisasi  kenasyarakatan adalah bentuk penting dalam pembelajaran politik.

7.  Generalization. Nilai-nilai  umum  yang  dianut  masyarakat  memainkan  peran penting dalam membentuk budaya politik dalam suatu masyarakat.  Sekolah  sebagai  agen  sosialisasi  politik  memegang peranan  penting.  Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan sosialisasi politik lewat sekolah dipengaruhi agen-agen lain. Namun sosialisasi politik lewat sekolah sering dinyatakan lebih bermakna dibandingkan   melalui  agen-agen yang  lain.  Karena  sekolah  memiliki  karakteristik terprogram,  sistematis,  dan  menggunakan  kurikulum.  Sekolah  merupakan  tempat bertemunya bermacam-macam ”orientasi politik” yang  telah diperoleh nelalui sosialisasi politik lewat agen yang lain. Sehingga sosialisasi  politik di sekolah, dapat mempertajam dan memperluas orientasi politik peserta didik.

Daftar Pustaka